The Power of Musrenbang

Melihat pentingnya Musrenbang, tim Pencerah Nusantara Tosari tidak mau ketinggalan untuk ikut berpartisipasi mengajukan usulan di dalam Musrenbang. Kami berkeliling dari desa ke desa untuk mengangkat isu kesehatan sebagai kebutuhan yang juga harus diprioritaskan. Kami mengangkat isu bahwa pembangunan yang utuh bukan hanya sebatas pembangunan fisik tetapi juga pembangunan sumber daya manusia. Ada yang sudah pernah mendengar istilah ‘Musrenbang’? Mungkin ada yang sudah, ada juga yang belum. Bagi kita, terutama yang tinggal di perkotaan, istilah Musrembang bisa jadi istilah yang jarang sekali kita dengar. Musrenbang adalah singkatan dari Musyawarah Rencana Pembangunan, dimana di dalam Musrenbang desa diundang semua perangkat desa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk membahas rencana pembangunan untuk desa.  Semua kebutuhan desa akan dibahas dan kemudian diputuskan mana yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan dan dialokasikan dalam Anggaran Dana Desa (ADD).

Musrenbang menjadi kesempatan bagi kami, Tim Pencerah Nusantara, untuk melakukan pendekatan formal dengan para perangkat desa serta jadi kesempatan untuk mendorong desa memikirkan sisi kesehatan. Lewat Musrenbang kami mendorong desa memikirkan kebutuhan Posyandu dengan serius, sama seriusnya dengan ketika desa memikirkan kebutuhan akan kondisi jalan utama. Lewat Musrenbang juga kami mendorong desa untuk peduli kesehatan ibu dan anak sehingga bisa muncul kebijakan Kawasan Tanpa Rokok. Rokok memang suatu hal yang tidak bisa dilepaskan dari warga Tosari tetapi bukan berarti asapnya tidak bisa dikendalikan. Lewat Musrenbang kami mengajak para tokoh desa untuk tidak merokok di sekolah, rumah,dan ketika rapat desa. Tidak mudah memang, tapi bukan berarti tidak bisa diusahakan kan?

Musrenbang juga jadi kesempatan kami sosialisasi mengenai BPJS. Konsep BPJS yang seperti ‘menabung tapi tidak bisa diambil uangnya’ sulit diterima oleh masyarakat. Belum lagi kekhawatiran masyarakat menerima pelayanan yang tidak maksimal jika menggunakan BPJS, membuat masyarakat tidak begitu antusias mendaftar BPJS. Meskipun begitu, kami tetap mendorong masyarakat untuk mendaftar BPJS sebagai bentuk investasi kesehatan jangka panjang.

Dari Musrenbang ini kami belajar bahwa kesehatan itu tidak bisa dikerjakan sendiri oleh tenaga kesehatan. Butuh kerjasama lintas sector,bahkan sampai ke level desa. Bukan hanya Puskesmas yang bertanggung jawab akan kebutuhan kesehatan masyarakat tetapi butuh juga dukungan dari BKD, PNPM, PKK, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Cakupan pelayanan bumil dan balita butuh dukungan kepala desa untuk memastikan kondisi Posyandu baik, butuh dukungan ketua tim penggerakPKK desa untuk memotivasi kader posyandu, butuh dukungan tokoh masyarakat untuk memotivasi para bumil dan ibu balita untuk datang ke Posyandu. Begitu juga dengan cakupan pemeriksaan bumil, pengendalian pernikahan dini, skrining penderita Tb, dan sebagainya, semua butuh keterlibatan para petinggi dan masyarakat desa. Dari Musrenbang kami belajar bahwa tenaga kesehatan,khususnya di tingkat grass-root, tidak bisa mengabaikan para tokoh di desa. Butuh membangun kemitraan dan kepercayaan dengan para tokoh desa supaya semua bisa memikul tanggung jawab kesehatan masyarakat bersama-sama. Bukan hal yang mudah, tapi juga bukan hal yang sulit (:

@kinanthi_only